Mengapa VOC Dikatakan Sebagai Negara dalam Negara Jelaskan

DailySports.ID - Mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan, VOC disebut sebagai perusahaan Hindia Timur Belanda yaitu sebagai salah satu entitas paling berpengaruh di sepanjang sejarah. Kolonialisasi dan perdagangan VOC didirikan sejak tahun 1602 oleh pemerintah Belanda. 

Ternyata VOC tidak hanya perusahaan dagang saja, melainkan mempunyai kekuasaan yang besar dan hampir setara dengan sebuah negara.

VOC dikatakan Sebagai Negara dalam Negara Jelaskan

Tujuan utama VOC didirikan yaitu supaya bisa menguasai sekaligus mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan juga komoditas lainnya yang ada di Asia, khususnya di Kepulauan Nusantara. Lalu mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan:

1. Kekuatan Militer

Kekuatan Militer-nationaldefensemagazine-

VOC mempunyai angkatan bersenjata sendiri karena mereka membentuk dan mengendalikan pasukan dengan tujuan untuk melindungi wilayah yang sudah dikuasainya. Selain itu juga bisa mengatasi ancaman yang berasal dari pemberontakan lokal maupun negara pesaing. 

Kekuatan militer tidak hanya terbatas untuk penjaga keamanan saja. Melainkan juga mencakup angkatan laut yang sangat kuat dalam mengamankan jalur perdagangan di lautan.  

2. Otonomi Politik dan Administratif

Politik-imf-

Jelaskan alasan negara negara asia tenggara perlu mengandalkan kerjasama ekonomi karena VOC mempunyai otonomi politik dan administratif yang luas di wilayah yang dikuasainya. VOC bisa mengatur pemerintahan sendiri, melakukan tindakan administratif tanpa bergantung pada pemerintahan Belanda.

VOC sudah menetapkan hukum di Batavia itu sendiri yang sekarang ini Jakarta menjadi pusat administratif VOC. Perusahaan ini mempunyai kekuasaan dalam mengatur kepemerintahan secara lokal, termasuk mengelola urusan ekonomi, mengeluarkan peraturan dan menyelesaikan perselisihan hukum. 

3. Hak Diplomatik

Hak Diplomatik-hukumonline-

VOC mempunyai hak dalam melakukan perjanjian maupun negosiasi diplomatik bersama dengan negara-negara lain, baik itu Eropa maupun Asia. Mereka dapat menjalin hubungan diplomatik yang bisa membuat perjanjian perdagangan atau menyelesaikan konflik melalui kekuatan lokal yang dimilikinya. 

Alasan mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan ini bisa memberikan mereka otonomi di dalam urusan luar negeri yang pada biasanya hanya bisa dimiliki oleh negara. Belanda menghadapi persaingan yang ketat dari Inggris, Portugal dan Spanyol.

4. Kewenangan Ekonomi

Mengapa Faktor Ekonomi menjadi Penghambat Mobilitas Sosial-marketeers-

Secara ranah ekonomi, VOC mempunyai kekuasaan secara penuh dalam hal mengatur perdagangan maupun ekonomi yang ada di wilayah mereka. Mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial, dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk. 

Sehingga membuat diri seseorang mengalami kesulitan memperoleh pelatihan, pendidikan, maupun modal usaha. Ini juga menjadi keputusan VOC sebagai negara terbesar di dunia yang mempunyai kekuasaan secara penuh dalam hal mengatur perdagangan maupun perekonomian. 

Mereka mengatur harga jalur perdagangan dan sudah menerapkan sistem monopoli yang sangat ketat. Khususnya untuk komoditas seperti rempah-rempah. Selain itu VOC juga mempunyai hak dalam mencetak uang maupun mengelola sistem perpajakan yang ada di wilayahnya. 

5. Hukum dan Keadilan

Penegakan Hukum-wfm-igp-

VOC telah mengatur sistem peradilan yang ada di wilayah negara terkecil di dunia sesuai yang mereka kendalikan. VOC itu sendiri ternyata juga mempunyai pengadilan sendiri yang sudah menangani beragam kasus. Seperti kasus yang berkaitan dengan hukum pidana atau hukum dagang. 

Pengadilan ini memutuskan beberapa perkara sesuai hukum yang sudah ditetapkan oleh VOC. Tentu hal ini seringkali berbeda dari hukum yang sudah diberlakukan di negara Belanda. Inilah alasan mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan 

6. Struktur Pemerintahan

Kurangnya Dukungan Pemerintah-bakrie-

VOC mempunyai struktur pemerintahan secara terorganisir dan komprehensif. Mengingat perusahaan ini tidak hanya difungsikan sebagai badan usaha dagang. Melainkan juga mempunyai kekuasaan militer, politik dan administratif. 

VOC juga mempunyai dewan direksi yaitu Heeren XVII yang sudah mengatur segala kebijakan utama perusahaan dan negara tertua di dunia. Khususnya untuk hubungan internasional dan urusan dagang. Di dalam administratif mempunyai pejabat yang sudah mengatur wilayah sesuai yang dikuasai VOC. 

7. Kekuatan Pertahanan

Kekuatan Pertahanan-hearstapps-

VOC mempunyai pasukan tempur yang ditempatkan di beragam pos maupun benteng yang ada di seluruh Asia Tenggara. Tujuannya untuk melindungi kepentingan dagangnya sekaligus mengamankan wilayah yang sudah dikuasai. Kekuatan dari militer dan pertahanan VOC untuk penaklukan wilayah.

Selain itu juga untuk ekspansi VOC yang sering terlibat konflik dengan negara-negara lokal maupun kekuatan asing seperti Inggris dan Portugis. Tujuannya supaya bisa mengamankan dominasi perdagangan maupun kontrol terhadap wilayah-wilayah strategis.

8. Pengelolaan Wilayah Kolonial

voc-telusurkultur-

VOC berhasil mengelola wilayah-wilayah yang dikuasainya. Caranya mirip seperti pengelolaan sebuah negara VOC, membangun infrastruktur dengan cara menerapkan kebijakan lokal maupun mengatur kehidupan sosial ekonomi yang ada di masyarakat setempat. 

Bahkan VOC juga berhasil membangun pelabuhan, benteng maupun fasilitas lain guna mendukung operasionalnya. Dalam konteks ini, VOC tidak hanya bertugas sebagai badan usaha, melainkan juga penguasa wilayah yang mempunyai tanggung jawab seperti negara. 

Perbandingan VOC Dengan Negara-Negara Kolonial Lainnya

VOC menunjukkan bahwa perusahaan ini berfungsi pada kapasitas yang mempunyai kekuasaan sekaligus tanggung jawab seperti yang ada di sebuah negara. Lalu mengapa indonesia disebut negara maritim? Karena sebagian besar dari wilayahnya didominasi kepulauan dan lautan.

Supaya lebih memahami alasan mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan dan status dari VOC, ada baiknya jika membandingkan dari segi entitas kolonial lainnya di waktu itu:

1. Perbandingan Portugal dan koloni di Asia

Portugal mempunyai perusahaan dagang yang cukup terkenal seperti Companhia De Jesus yang mempunyai struktur kolonial lebih terpusat di pemerintahan yang ada di Lisbon. 

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai otonomi sebanyak seperti COC. Bahkan kekuasaan dari mereka seringkali dikendalikan oleh pemerintahan Portugal secara langsung. 

2. Perbandingan dengan India dan Inggris

Untuk mempertegas mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan bisa dilihat dari perbandingan antara negara India dan Inggris. EIC atau EAST INDIA COMPANY didirikan oleh negara Inggris di tahun 1600 dengan mempunyai kekuasaan yang hampir sama seperti VOC. 

Akan tetapi untuk EIC ternyata tidak mempunyai otonomi seluas VOC. Sedangkan administratif dan kekuatan militer EIC lebih terpusat di kebijakan Inggris. Bahkan mereka juga tergantung di pemerintah Inggris dalam berbagai hal. 

Kritik dan Kontroversi

Pertanyaan mengenai jelaskan mengapa negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri Singapura cukup minim sumber daya alam, sehingga sudah sewajarnya apabila keputusan fokus pada sektor perdagangan dan industri menjadi alasan utamanya. 

Sementara VOC itu sendiri ternyata mempunyai kekuasaan yang lebih besar, bahkan otonominya juga lebih luas. Melihat hal ini terdapat beberapa kontroversi dan kritik perihal praktik dan kebijakan yang dilakukan oleh VOC. Termasuk monopoli perdagangan yang cukup ketat. 

Sehingga menimbulkan penindasan terhadap perdagangan lokal. Selain itu juga memicu konflik dengan berbagai komunitas lokal. Kebijakan dari kolonial VOC seringkali menimbulkan penderitaan bagi penduduk lokal. 

Sehingga membuat konflik berkepanjangan. Hal ini juga mencakup alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum di masa itu.

Penjelasan mengapa VOC dikatakan sebagai negara dalam negara jelaskan karena VOC mempunyai kekuasaan sekaligus fungsi yang hampir sama seperti sebuah negara berdaulat. Termasuk struktur pemerintahan yang secara terorganisir, kebijakan ekonomi, kekuatan militer dan peradilan.