Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Alasannya

DailySports.ID - Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Hampir setiap hari kita menyaksikan adanya laporan terkait pelanggaran hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Contoh pelanggaran hukum yang terjadi pun sangat banyak. Mulai dari pencurian, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya.

Oleh karena kasus pelanggaran hukum sudah sangat banyak, maka artikel ini hanya akan membahas tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Kamu mungkin penasaran mengapa pelanggaran hukum terus terjadi hingga sekarang dan apa saja bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku.

Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum di Indonesia?

Hukum dibuat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sayangnya, banyak diantara mereka yang tidak patuh terhadap hukum. Bahkan, berani untuk melakukan berbagai pelanggaran. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia yakni:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat-komnasham-

Penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang semena-mena dalam berperilaku dan tidak memperhatikan batasan. Alhasil, mereka dengan gampangnya melakukan berbagai tindakan buruk yang merugikan orang lain.

Contoh, Si A mencuri mobil 300 jutaan dan mobil 200 jutaan di rumah si B dan berhasil tertangkap kamera CCTV. Kasus pencurian termasuk dalam pelanggaran hukum yang menyebabkan pelaku terkena denda dan penjara. Besar denda dan lamanya kurungan tergantung dari keputusan sidang.

Dalam menentukan hukuman, aparat hukum akan mempertimbangkan motif, besar kerugian, hingga jenis pasal yang dilanggar. Sanksi yang didapatkan pelaku bertujuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sekaligus memberikan efek jera agar tidak mengulanginya kembali.

2. Kurang Memahami Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan-pajak com-

Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Umumnya, pelanggaran hukum yang terjadi dapat disebabkan  karena kurangnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tergolong cukup banyak.

Misalnya, dampak negatif internet yang paling sering menyebabkan pelanggaran adalah pencemaran nama baik. Kemudahan pengguna untuk mengakses informasi dengan cepat justru disalahgunakan dengan cara memfitnah, menghina atau mencaci maki orang lain yang tidak disukai.

Sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa melakukan penghinaan di media online termasuk dalam pelanggaran hukum. Menyebarkan berita yang tidak benar terhadap orang lain merupakan tindakan pencemaran nama baik yang dapat membuat pelakunya mendapatkan sanksi dan pidana.

3. Faktor Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi-thehill-

Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum lainnya adalah faktor ekonomi. Kemiskinan yang masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia memicu peningkatan pelanggaran hukum. Masyarakat yang terjepit masalah ekonomi banyak memilih cara yang salah untuk mendapatkan uang.

Mereka melakukan pencurian mobil 50 jutaan, pembegalan, penipuan, hingga tindakan kriminal asal bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup, tetapi cara yang diambil melanggar hukum. Untuk itu, pelaku tetap akan dihukum sesuai dengan peraturan.

Angka kriminalitas maupun kejahatan lainnya memang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka kejahatan semakin merajalela dimana-mana. Dampak perubahan sosial dapat dirasakan secara drastis seiring meningkatnya masalah kemiskinan.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan Sosial-illimitablemen-

Selain ekonomi, faktor lingkungan juga berpengaruh besar terhadap tindakan pelanggaran hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak tempat di Indonesia yang menjadi tempat atau praktik berbagai pelanggaran hukum. Lalu, mengapa terjadi pelanggaran hukum di tempat tersebut?

Seseorang menjadi gampang terpengaruh jika melihat banyak orang yang melakukan tindakan yang sama. Apalagi, jika keuntungan yang diperoleh cukup besar, maka orang-orang menjadi sangat berani untuk mengambil risiko. Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan orang lain.

Misalnya, memanfaatkan dampak positif globalisasi dimana transaksi perdagangan semakin meluas. Para pelaku kejahatan pun mengambil peluang untuk melakukan penipuan dengan modus jual online. Melihat banyaknya orang yang tertipu dan menghasilkan uang, yang lain pun ikut tertarik.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan Hukum-wfm-igp-

Penegakan hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap pelanggaran hukum. Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki banyak aturan terkait berbagai pelanggaran hukum. Lalu, mengapa terjadi pelanggaran hukum yang merajalela? Karena penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa oknum aparat yang seharusnya mencegah dan mengatasi kejahatan, justru terlibat untuk melindungi para pelaku. Bahkan, ada aparat yang terlibat aksi kejahatan yang melanggar hukum. Hal inilah yang memicu pelanggaran-pelanggaran lain terus bermunculan.

Tidak hanya itu, terdapat beberapa alasan lain mengapa penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Mulai dari lemahnya sumber daya manusia, aparat yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas, lemahnya sumber daya manusia, hingga fasilitas penegakan hukum yang tidak memadai.

6. Pengaruh Media

Media Berkarya-kajabi-

Perkembangan teknologi menyebabkan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, terutama munculnya internet. Pengguna bisa mengakses informasi maupun berkomunikasi dengan mudah melalui media sosial. Sayangnya, dampak negatif internet juga menghantui kemudahan tersebut.

Banyak tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media digital. Bahkan, dampak pergaulan bebas semakin banyak dirasakan masyarakat akibat aplikasi-aplikasi ilegal. Kurangnya kesadaran para pengguna untuk menggunakan internet dengan baik menjadi penyebab utama.

Padahal, negara telah menetapkan berbagai aturan terkait pelanggaran hukum yang terjadi di media digital. Mulai dari penyebaran hoax, pencemaran nama baik, penipuan, transaksi ilegal, dan lain sebagainya. Namun, praktik-praktik tersebut masih terus bermuncul dan meningkat hingga sekarang.

7. Perubahan Sosial dan Politik

Politik-imf-

Tidak dapat dipungkiri bahwa alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum tidak terlepas dari perubahan sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian sekaligus ketidakstabilan di dalam masyarakat yang memicu terjadinya berbagai kejahatan ekonomi.

Apalagi, sistem politik Indonesia selama satu tahun terakhir mengalami banyak guncangan akibat pemilu. Banyak peraturan yang dihapus maupun dibentuk yang membuat masyarakat menjadi kebingungan. Bahkan, banyak diantaranya yang memicu konflik di dalam masyarakat.

Selain itu, perubahan sosial yang membuat seleksi serta persaingan antar individu atau kelompok menjadi semakin ketat. Contoh dampak negatif dari perubahan sosial yaitu meningkatnya kenakalan remaja, munculnya pergolakan di daerah, disintegrasi sosial, serta meningkatnya perilaku konsumtif.

8. Adanya Kesempatan

Kesempatan-cejalawfirmtx-

Selain beberapa hal diatas, alasan mengapa di Indonesia sering terjadi pelanggaran hukum adalah banyaknya kesempatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kurangnya kesadaran setiap individu untuk menjaga dan melindungi diri serta barang atau aset yang dimilikinya.

Sebagai contoh, pencurian yang terjadi di dalam rumah dapat disebabkan karena pemilik yang seringkali lupa mengunci pintu. Pergaulan bebas atau kenakalan remaja yang terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran setiap orang untuk menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum.

Nah, kesempatan yang terbuka lebar tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk berbuat kejahatan. Jika masyarakat terus meningkatkan pengawasan dan pencegahan kejahatan, maka kasusnya akan terus bertambah. Untuk itu, upayakan untuk meminimalisir kesempatan yang diberikan kepada pelaku.

Pelanggaran hukum adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terus menerus di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari internal masyarakat, penegak hukum, hingga perubahan sosial politik.